Refleksi Milad 114 Tahun Muhammadiyah: Di Antara Berbagai Rezim, Menjaga Jarak dari Kekuasaan, Merawat Pengabdian untuk Bangsa
Oleh:
Tegar S. Ahimza
Majelis
Pustaka dan Informasi Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah
Ada organisasi yang tumbuh bersama kekuasaan.
Ada pula organisasi yang tumbuh melampaui pergantian kekuasaan. Muhammadiyah
tampaknya termasuk dalam kategori kedua.
Lahir pada 18 November 1912 di Kauman,
Yogyakarta, ketika Hindia Belanda masih mencengkeram kehidupan masyarakat
pribumi, Muhammadiyah tidak sekadar hadir sebagai organisasi keagamaan. Ia
lahir dari kegelisahan intelektual, sosial, dan spiritual seorang Kiai bernama
Ahmad Dahlan. Kegelisahan terhadap umat yang tertinggal dalam pendidikan,
terpinggirkan dalam kehidupan sosial, serta belum sepenuhnya menjadikan ajaran
agama sebagai kekuatan pembebasan manusia.
Kini, 114 tahun kemudian, Muhammadiyah telah
melewati berbagai pergantian rezim, perubahan ideologi politik, gejolak
ekonomi, dan transformasi sosial. Dari kolonialisme Belanda, pendudukan Jepang,
kemerdekaan, Orde Lama, Orde Baru, hingga Reformasi dan pemerintahan
kontemporer, Persyarikatan ini tetap berdiri dengan jaringan dakwah dan amal
usaha yang tersebar luas.
Namun, usia panjang tidak selalu identik
dengan keberhasilan menjawab zaman. Sejarah yang besar bukan alasan untuk
berhenti mengkritisi diri. Justru semakin panjang usia sebuah organisasi,
semakin besar pula tanggung jawabnya untuk memastikan bahwa warisan masa lalu
tidak berubah menjadi kebanggaan yang kehilangan relevansi.
Sejarah Panjang dan Ujian Kekuasaan
Muhammadiyah lahir pada masa kolonial, ketika
akses pendidikan modern masih menjadi privilese kelompok tertentu. Di tengah
keterbatasan itu, Ahmad Dahlan menawarkan pendekatan yang melampaui sekat-sekat
pemikiran keagamaan pada zamannya. Pendidikan, kesehatan, kepedulian sosial,
dan pembaruan pemikiran Islam tidak dipandang sebagai bidang yang terpisah,
melainkan sebagai satu kesatuan pengabdian.
Surah Al-Ma'un menjadi salah satu gambaran
paling kuat tentang watak gerakan tersebut. Agama tidak cukup berhenti pada
hafalan ayat, ritual, dan simbol kesalehan. Keberagamaan harus menjelma menjadi
keberpihakan kepada anak yatim, orang miskin, dan mereka yang tidak memperoleh
perhatian sosial.
Dalam konteks kolonialisme, pendidikan
menjadi instrumen pembebasan. Sekolah-sekolah Muhammadiyah membuka ruang bagi
masyarakat pribumi untuk memperoleh pengetahuan, membangun kesadaran, dan
meningkatkan martabat hidup. Muhammadiyah memahami bahwa penjajahan bukan hanya
persoalan penguasaan wilayah, tetapi juga persoalan keterbelakangan pengetahuan
dan ketidakberdayaan sosial.
Ketika Indonesia memasuki masa kemerdekaan,
kontribusi Muhammadiyah bergerak lebih jauh. Sejumlah tokohnya terlibat dalam
pergulatan gagasan dan pembentukan fondasi negara. Ki Bagus Hadikusumo,
misalnya, menjadi salah satu tokoh penting dalam proses perumusan dasar negara.
Keterlibatan tokoh-tokoh Muhammadiyah dalam perjuangan kebangsaan
memperlihatkan bahwa identitas keislaman dan kecintaan terhadap Indonesia
bukanlah dua hal yang harus dipertentangkan.
Pada masa Orde Lama, hubungan Muhammadiyah
dengan kekuasaan tidak selalu berjalan harmonis. Ketegangan politik, dinamika
hubungan agama dan negara, serta pembubaran Masyumi pada 1960 menjadi bagian
dari perjalanan sejarah yang tidak sederhana. Bahkan, Buya Hamka pernah
mengalami pemenjaraan oleh pemerintahan Soekarno.
Pada masa Orde Baru, Muhammadiyah kembali
menghadapi ujian dalam bentuk konsolidasi kekuasaan yang kuat dan pembatasan
ruang politik masyarakat. Kebijakan asas tunggal Pancasila menjadi salah satu
episode penting yang menguji kemampuan Persyarikatan dalam menjaga identitas
dan keberlanjutan gerakannya.
Sementara itu, era Reformasi membuka ruang
demokrasi yang lebih luas. Muhammadiyah memperoleh kesempatan lebih besar untuk
mengembangkan pendidikan, kesehatan, filantropi, pemberdayaan masyarakat, serta
menyampaikan pandangan terhadap kebijakan publik.
Dari perjalanan tersebut, ada satu pelajaran
penting: Muhammadiyah tidak boleh kehilangan independensinya hanya karena
kedekatan dengan kekuasaan, tetapi juga tidak boleh menjadikan jarak dari
kekuasaan sebagai alasan untuk menjauh dari persoalan rakyat.
Antara Pengabdian dan Kedekatan dengan
Kekuasaan
Dalam setiap rezim, organisasi kemasyarakatan
selalu dihadapkan pada pilihan yang tidak sederhana. Menjadi mitra pemerintah,
mengambil posisi kritis, atau membangun jarak demi menjaga independensi.
Muhammadiyah memiliki tradisi yang relatif
khas dalam menghadapi persoalan tersebut. Persyarikatan tidak menempatkan
dirinya sebagai oposisi permanen terhadap pemerintah, tetapi juga tidak
seharusnya menjadi pendukung permanen kekuasaan.
Kebijakan yang berpihak kepada kepentingan
publik patut didukung. Sebaliknya, kebijakan yang berpotensi merugikan
masyarakat harus dikritisi, sekalipun lahir dari pemerintahan yang memiliki
hubungan baik dengan tokoh atau elite Persyarikatan. Di sinilah makna amar
makruf nahi mungkar menemukan relevansi kebangsaannya.
Kritik bukan bentuk permusuhan. Perbedaan
pendapat bukan tanda ketidaksetiaan. Bahkan, dalam kehidupan demokrasi, kritik
yang bertanggung jawab justru merupakan salah satu bentuk kecintaan terhadap
bangsa.
Persoalannya, independensi organisasi tidak
cukup hanya dinyatakan melalui dokumen resmi, khittah, atau pidato pimpinan.
Independensi harus tercermin dalam keberanian mengambil sikap ketika
kepentingan publik berhadapan dengan kepentingan kekuasaan.
Kedekatan personal sejumlah tokoh dengan
pejabat negara tidak otomatis menjadi persoalan. Namun, kedekatan tersebut
menjadi penting untuk dievaluasi apabila berpotensi memengaruhi objektivitas
organisasi dalam menjalankan fungsi moralnya.
Muhammadiyah memiliki modal sejarah dan
kekuatan kelembagaan yang cukup besar untuk menjaga posisi tersebut. Yang
diperlukan adalah konsistensi, bukan sekadar retorika independensi.
Amal Usaha yang Besar, Apakah Dampaknya Sudah
Merata?
Tidak dapat dimungkiri bahwa salah satu
kekuatan utama Muhammadiyah terletak pada amal usahanya. Sekolah, madrasah,
perguruan tinggi, rumah sakit, klinik, panti asuhan, lembaga filantropi, dan
berbagai institusi sosial telah menjadi bukti konkret pengabdian Persyarikatan
selama lebih dari satu abad.
Di banyak wilayah, kehadiran lembaga
Muhammadiyah menjadi jawaban atas keterbatasan pelayanan publik. Di tempat yang
belum sepenuhnya terjangkau negara, sekolah dan fasilitas kesehatan
Muhammadiyah hadir memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Namun, justru karena kekuatan amal usaha
itulah Muhammadiyah perlu berani mengajukan pertanyaan yang lebih mendasar:
apakah seluruh amal usaha tersebut telah menghasilkan dampak sosial yang
sebanding dengan besarnya sumber daya yang dimiliki? Pertanyaan ini bukan untuk
mereduksi capaian, melainkan untuk meningkatkan kualitas pengabdian.
Banyaknya institusi pendidikan tidak otomatis
menjamin pemerataan kualitas pendidikan. Besarnya jaringan rumah sakit tidak
dengan sendirinya menjamin keterjangkauan pelayanan kesehatan bagi masyarakat
miskin. Pertumbuhan perguruan tinggi juga harus diikuti dengan penguatan riset,
inovasi, integritas akademik, dan kontribusi nyata terhadap penyelesaian
persoalan bangsa.
Demikian pula dalam bidang ekonomi.
Muhammadiyah perlu terus memperkuat kemandirian ekonomi umat, bukan sekadar
mengembangkan institusi yang bertahan melalui iuran, sumbangan, dan pengelolaan
amal usaha. Kemandirian ekonomi harus mampu menciptakan produktivitas, membuka
lapangan kerja, memperkuat usaha kecil, dan meningkatkan kesejahteraan
masyarakat.
Ada perbedaan mendasar antara organisasi yang
memiliki banyak aset dan organisasi yang mampu mengubah kehidupan manusia
melalui aset tersebut.
Muhammadiyah tidak cukup hanya menjadi
organisasi dengan jaringan kelembagaan terbesar. Ia harus menjadi organisasi
yang mampu memastikan bahwa kehadiran setiap institusinya memberikan manfaat
yang terukur bagi masyarakat.
Tantangan Baru: Jangan Sampai Besar secara
Organisasi, tetapi Tertinggal secara Gagasan
Memasuki abad kedua, Muhammadiyah berhadapan
dengan tantangan yang jauh berbeda dari masa kelahirannya.
Dunia sedang mengalami perubahan besar.
Kecerdasan buatan, transformasi digital, krisis lingkungan, ketimpangan
ekonomi, disrupsi pekerjaan, perubahan demografi, hingga pergeseran budaya
generasi muda telah mengubah cara manusia hidup dan berinteraksi.
Dalam situasi demikian, pertanyaan pentingnya
bukan sekadar berapa banyak sekolah atau perguruan tinggi yang dimiliki
Muhammadiyah, tetapi sejauh mana lembaga-lembaga tersebut mampu menyiapkan
manusia yang relevan dengan masa depan.
Perguruan tinggi Muhammadiyah harus lebih
berani menghasilkan riset yang menjawab persoalan industri dan masyarakat.
Sekolah Muhammadiyah perlu mengembangkan pembelajaran yang tidak hanya
menghasilkan lulusan berprestasi secara akademis, tetapi juga memiliki daya
kritis, kreativitas, integritas, dan kemampuan beradaptasi.
Begitu pula dengan gerakan dakwah. Dakwah
tidak boleh hanya sibuk mempertahankan ruang-ruang konvensional, sementara
ruang digital yang membentuk opini publik justru dibiarkan tanpa kehadiran
pemikiran yang mencerahkan.
Muhammadiyah harus mampu menjadikan teknologi
sebagai instrumen kemajuan, bukan sekadar mengikuti tren. Kecerdasan buatan,
misalnya, perlu dipandang sebagai tantangan etis sekaligus peluang untuk
memperluas akses pendidikan, meningkatkan produktivitas, dan memperkuat
pelayanan sosial.
Di sisi lain, regenerasi kepemimpinan juga
harus menjadi perhatian serius. Organisasi yang besar membutuhkan ruang bagi
generasi muda untuk tidak hanya menjadi pelaksana kegiatan, tetapi juga
produsen gagasan dan pengambil keputusan.
Kaderisasi tidak semestinya berhenti pada
kemampuan menghafal identitas dan sejarah Persyarikatan. Kader harus dibentuk
agar mampu membaca perubahan, memahami persoalan masyarakat, mengembangkan
inovasi, dan berani menawarkan jalan keluar.
Organisasi yang sehat bukan organisasi yang
selalu membenarkan keputusan pemimpinnya, melainkan organisasi yang menyediakan
ruang bagi kritik, perbedaan pandangan, dan pertumbuhan pemikiran.
Merawat Idealisme di Tengah
Institusionalisasi
Ada satu persoalan yang perlu menjadi bahan
perenungan bersama: semakin besar sebuah organisasi, semakin besar pula
kemungkinan organisasi tersebut terjebak dalam rutinitas kelembagaan.
Agenda rapat, administrasi, laporan
pertanggungjawaban, pengelolaan aset, dan aktivitas struktural memang
diperlukan. Akan tetapi, seluruh perangkat organisasi tersebut seharusnya
menjadi sarana untuk mencapai tujuan, bukan justru berubah menjadi tujuan itu
sendiri.
Muhammadiyah lahir dari keberanian melakukan
pembaruan. Karena itu, semangat tajdid seharusnya tidak hanya diarahkan kepada
persoalan keagamaan, tetapi juga kepada tata kelola organisasi, budaya
kepemimpinan, pengembangan sumber daya manusia, dan efektivitas amal usaha.
Kepemimpinan Persyarikatan perlu terus
dibangun di atas meritokrasi, kompetensi, integritas, dan orientasi pengabdian.
Jabatan struktural tidak boleh menjadi simbol prestise, melainkan amanah yang
menuntut tanggung jawab dan hasil nyata.
Transparansi pengelolaan aset, akuntabilitas
keuangan, profesionalisme manajemen, dan evaluasi kinerja perlu menjadi bagian
dari budaya organisasi yang semakin kuat.
Sebab, kepercayaan publik tidak hanya
dibangun melalui reputasi sejarah, tetapi juga melalui kualitas perilaku
organisasi hari ini.
Jangan sampai Muhammadiyah begitu sibuk
merawat kebesaran institusinya hingga lupa merawat idealisme yang dahulu
melahirkan institusi tersebut.
Milad Bukan Sekadar Perayaan, Melainkan
Pengujian Arah Perjuangan
Usia 114 tahun merupakan pencapaian historis
yang patut disyukuri. Namun, peringatan milad seharusnya tidak berhenti pada
seremoni, spanduk, pidato, dan kebanggaan terhadap angka usia.
Milad adalah kesempatan untuk bercermin.
Sejauh mana Muhammadiyah masih dekat dengan persoalan masyarakat? Seberapa kuat
keberpihakannya terhadap kelompok rentan? Seberapa independen sikapnya ketika
berhadapan dengan kepentingan politik? Seberapa besar kontribusi intelektualnya
dalam menjawab persoalan bangsa?
Dan yang tidak kalah penting, apakah generasi
muda masih menemukan Muhammadiyah sebagai ruang yang menarik untuk bertumbuh,
berpikir, berkreasi, dan mengabdikan diri?
Muhammadiyah harus tetap menjadi rumah besar
yang terbuka bagi kemajuan pemikiran, tetapi tidak kehilangan akar nilai
keislamannya. Ia harus mampu bekerja sama dengan pemerintah tanpa kehilangan
daya kritis, mengembangkan amal usaha tanpa terjebak pada orientasi bisnis
semata, serta membangun kekuatan ekonomi tanpa melupakan tanggung jawab sosial.
Di tengah dinamika politik nasional,
Muhammadiyah juga perlu terus menegaskan bahwa bangsa ini lebih besar daripada
kepentingan satu rezim, satu partai, atau satu kelompok kekuasaan.
Pemerintahan akan berganti. Kepemimpinan akan
datang dan pergi. Kebijakan negara dapat berubah mengikuti perkembangan zaman.
Namun, pengabdian terhadap kemanusiaan dan cita-cita mencerdaskan kehidupan
bangsa harus tetap berjalan.
Di sinilah relevansi Muhammadiyah sebagai
kekuatan masyarakat sipil: bukan sekadar menjadi bagian dari perjalanan
pemerintahan, tetapi menjadi bagian penting dari perjalanan peradaban bangsa.
Tetap Menjadi Matahari, Bukan Bayangan
Kekuasaan
Selama 114 tahun, Muhammadiyah telah
membuktikan bahwa gerakan keagamaan dapat tumbuh menjadi kekuatan sosial yang
memberikan kontribusi nyata bagi bangsa. Sejarahnya memperlihatkan bahwa Islam
tidak harus berjarak dari modernitas, bahwa kesalehan tidak boleh terpisah dari
kepedulian sosial, dan bahwa pengabdian kepada agama dapat berjalan seiring
dengan pengabdian kepada kemanusiaan dan Indonesia.
Tetapi sejarah juga memberikan peringatan:
tidak ada organisasi yang kebal terhadap kemunduran. Kebesaran masa lalu tidak
menjamin kejayaan masa depan. Organisasi yang berhenti memperbarui pemikiran
dan cara kerjanya pada akhirnya akan tertinggal, betapapun besar nama dan aset
yang dimilikinya.
Karena itu, refleksi Milad ke-114 seharusnya
menjadi momentum untuk memperkuat keberanian Muhammadiyah dalam mengoreksi
diri. Bukan hanya bertanya apa yang telah diberikan bangsa kepada
Persyarikatan, tetapi lebih jauh: apa yang masih harus diberikan Muhammadiyah
kepada bangsa?
Jangan sampai Muhammadiyah hanya dikenang
karena banyaknya gedung yang didirikan, tetapi kehilangan keberanian untuk
membela mereka yang tidak memiliki tempat berlindung. Jangan sampai ia bangga
dengan jumlah lembaga pendidikan, tetapi abai terhadap kualitas ilmu
pengetahuan. Jangan sampai ia dekat dengan pusat kekuasaan, tetapi semakin jauh
dari suara masyarakat kecil.
Matahari dalam lambang Muhammadiyah bukan
sekadar simbol identitas. Ia mengandung metafora tentang cahaya yang memberi
manfaat tanpa memilih siapa yang berhak menerimanya.
Maka, setelah 114 tahun perjalanan, tugas
Muhammadiyah bukan sekadar mempertahankan eksistensi, melainkan memastikan
bahwa cahaya itu tetap menyinari kehidupan bangsa.
Sebab, Muhammadiyah semestinya tidak menjadi
bayangan dari kekuasaan yang sedang berdiri, melainkan menjadi sumber
pencerahan yang tetap tegak, siapa pun yang sedang berkuasa.
Selamat Milad ke-114 Muhammadiyah.
Teruslah berkemajuan, tetaplah kritis, dan jangan pernah berhenti menjadi bagian dari solusi bagi Indonesia. (Ahimza)


Tidak ada komentar